Bersama DPRD, Walikota Palopo menandatangani Berita Acara Terkait Ranperda APBD T.A 2020

oleh
oleh

PALOPO, SATU BERITA | Walikota Palopo, Drs. HM. Judas Amir, MH. melakukan penandatanganan berita acara persetujuan bersama, antara Pemerintah Kota Palopo dengan DPRD Kota Palopo terkait rancangan penetapan peraturan daerah tentang APBD Kota Palopo Tahun 2020.

Penandatanganan tersebut dilakukan bersama Ketua DPRD Kota Palopo, Hj. Nurhaenih, S.Kep, M.Kes yang juga memimpin rapat paripurna DPRD dalam rangka rancangan penetapan peraturan daerah tentang APBD Kota Palopo Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan di Ruang Rapat DPRD Kota Palopo, Sabtu 30 November 2019.

Pada kesempatan itu, Walikota menyampaikan sambutan singkatnya bahwa dirinya sangat senang hati menandatangi surat fakta integritas, karena ia percaya dengan apa yang dilakukannya karena dirinya sadar betul semua yang melanggar Undang-Undang akan terkena sangsi.

Sebelumnya Laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kota Palopo, yang disampaikan oleh Anggota DPRD Kota Palopo, Nureny bahwa adapun hal-hal yang menjadi pembahasan yang telah di laksanakan dari sisi pendapatan, Badan Anggaran DPRD yang telah menekankan pada optimalisasi pemanfaatan sumber sumber Pendapatan Asli Daerah yang berpotensi dalam mempengaruhi kenaikan pendapatan.

Hendaknya diikuti dengan kenaikan pendapatan yang signifikan dengan tidak mengganggu stabilitas ekonomi serta sosial dan masyarakat, peningkatan pengawasan terhadap mekanisme pengelolaannya sehingga meminimalisasi kebocoran- kebocoran yang tidak di inginkan.

“Dari sisi belanja, terutama alokasi belanja langsung hendaknya dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang manfaat dan capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, salah satunya peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan untuk kepentingan masyarakat”.

Lanjutnya hal tersebut menuntut kesungguhan kita semua untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja dalam menjalankan roda pemerintahan yang dimulai dari perencanaan anggaran pelaksanaan dan pengawasannya yang mana pada gilirannya akan berdampak pada kesejahteraan semua pihak dan mempersempit ruang dalam indikasi penyimpangan keuangan daerah.

Catatan, sorotan dan saran yang telah melalui prosepembahasan yang alot dan penuh dinamika yang disampaikan adalah : Pertama di sarankan kepada Pemerintah Kota Palopo terutama Perangkat Daerah pengelola PAD agar kedepan lebih cermat dan realistis dalam merencanakan target pendapatan asli daerah sehingga pada akhirnya tercapai secara maksimal dan terhusus Badan Pendapatan Daerah agar lebih kreatif menggali potensi-potensi daerah yang belum tersentuh, tanpa mengabaikan petunjuk aturan yang ada dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Ke dua disarankan kepada pemerintah kota Palopo agar kedepan lebih bersifat proaktif terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dialokasikan anggarannya dalam APBD, sehingga tingkat penyerapan anggaran sesuai dengan perencanaan.

Ketiga disarankan kepada Perangkat Daerah agar menggunakan anggaran secara efektif dan efisien dan memiliki asas manfaat dalam rangka peningkatan kesejahteraan Kota Palopo.

Ke empat di sarankan kepada Perangkat Daerah untuk senantiasa berkoordinasi dengan mitra kerja dalam hal ini komisi komisi DPRD kota Palopo dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan.(us/hum)

 

Komentar Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *